Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.The good news is, for the duration of discussions in the DPR, there were variations and enhancements, Even though not all of
"My situation about the IDI Board is fairly new, but it's worthwhile to include the perspectives of IDI and the IDI Board into the eyesight of BPK to find out that, just as Indonesia is a component of the worldwide Group, BPK also has a task to play in the global community of SAI's. This greater outlook opens up prospect within just developing stra
**Agus Joko Pramono** adalah sosok yang telah meninggalkan jejak penting dalam reformasi akuntabilitas keuangan negara di Indonesia. Mengawali kariernya sebagai **Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, Agus kemudian menjadi penggerak utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Perjalanan kariernya adalah cerminan